Mes: març de 2022

Apalagi, kata dia, layanan pesan antar makanan seperti ShopeeFood selalu menyediakan banyak promo menarik buat para penggunanya.

“Promonya juga berguna banget buat para konten kreator. Jadi, kita bisa beli lebih banyak variasi kuliner dengan harga yang lebih hemat di ShopeeFood,” jelasnya.

Lebih lanjut, Andre memberikan lima tips jitu bagi para konten kreator pemula yang bisa dipraktekkan untuk mendapatkan cuan melalui konten kuliner.

1. Jadi diri sendiri dan utamakan orisinalitas
   Andre menyebutkan, pada dasarnya setiap individu memiliki karakter dan gaya yang berbeda-beda. Oleh karenanya, menjadi diri sendiri adalah kunci utama saat ingin memulai membangun branding sebagai konten kreator di media sosial.

“Kenali karakter diri sendiri agar kamu dapat menciptakan persona diri yang unik dan berbeda. Berusahalah untuk selalu utamakan orisinalitas diri, tidak meniru gaya orang lain,” ungkapnya.

Andre mengingatkan, calon konten kreator harus menghindari plagiasi karena bakal membuat karya tidak diapresiasi dan dianggap copycat.

2. Lakukan riset dan perkaya referensi
   Perputaran tren di media sosial terjadi dengan sangat dinamis. Oleh karenanya, seorang konten kreator wajib melakukan riset mendalam tentang tren yang sedang berkembang.

Andre menilai, dengan cara itu seorang konten kreator dapat membuat konten yang relevan bagi para audiens yang mau disasar.

“Selain memantau perkembangan tren, kamu juga bisa perkaya diri dengan mencari referensi dari para food vlogger lainnya untuk mendapatkan slot depo pulsa inspirasi dan mendorong kreativitas,” terangnya.

3. Manfaatkan promo layanan pesan antar makanan
   Sebagai konten kreator pemula, promo yang ada di layanan pesan antar makanan wajib dimanfaatkan. Salah satunya adalah ShopeeFood yang selalu punya berbagai penawaran menarik.

Sebagai contoh, pada 28-30 Agustus 2022, ShopeeFood akan mengadakan kampanye ShopeeFood Day yang menyediakan beragam promo, seperti Diskon 100 Persen, Gratis Ongkir Sepuasnya, hingga Promo Serba Gratis.

Karena alasan “kegentingan yang memaksa” yang digunakan sebagai alasan prosedural Pemerintah dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja itu, merupakan wewenang Presiden

Dan dalam hukum tata negara, “Kegentingan yang memaksa” tersebut merupakan hak subjektif Presiden untuk menginterpretasikan dan menyatakannya.

“Tidak ada yang membantah sekalipun ahli hukum tata negara, bahwa itu iya membuat perppu itu alasan kegentingan berdasarkan penilaian presiden saja,” ujar Mahfud.

Menerbitkan Perppu merupakan wewenang Presiden seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat (1), yang berbunyi: 

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”

Kewenangan ini dikuatkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan :

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam bocoran slot gacor hal ihwal kegentingan yang memaksa”
Dari dua aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa betul kewenangan membuat Perppu tersebut ada ditangan Presiden, tapi harus dalam keadaan tertentu, yaitu Kegentingan yang Memaksa.

Lantas atas dasar apa penetapan situasi “kegentingan yang memaksa” ini, merujuk pada kedua undang-undang tadi dan diamini oleh sebagian besar ahli hukum tata negara, Kegentingan yang memaksa dinterpretasikan berdasarkan subjektifitas Presiden.

Meskipun dalam praktiknya tak akan absolut seperti itu, karena sebelum Perppu itu diterbitkan, Pemerintah akan terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Demikianlah sedikit informasi dari kisah omjay hari ini. Semoga bermanfaat buat pembaca kompasiana. Ini dari sebuah kemajuan teknologi adalah kita harus mampu beradaptasi dengannya. Manfaatkan teknologi yang ada untuk membuat manusia semakin pintar dan dapat mencerdaskan orang lain. Jangan gunakan teknologi untuk kejahatan di dunia maya.
Namun demikian, ada pendapat lain yang menyebutkan penerbitan Perppu ini harus berdasarkan ukuran objektif. Dan yang menjadi parameter objektifitas  bagi presiden untuk menetapkan kondisi “Kegentingan yang Memaksa” adalah Putusan MK/ Nomor 138/PUU-VII/2009., yaitu :

Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.
Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan mendesak perlu kepastian untuk diselesaikan.
Dalam konteks, Perppu Cipta Kerja faktanya “Kegentingan yang memaksa” itu ada, situasi perekonomian global pada tahun 2023 diproyeksikan memang tidak akan baik-baik saja. Ancaman resesi diiringi pertumbuhan ekonomi yang mandeg, dengan imbuhan inflasi yang meroket atau stagflasi memang nyata adanya.